SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Menyikapi kasus yang menimpa Nenek Asyani (63) pada akhir bulan lalu atas tuduhan mencuri kayu Perhutani. Siang ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hukum menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan dengan harapan agar Pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Nomor 18 Tahun 2013.

“UU P3H bukan solusi yang terbaikYang paling utama sebenarnya adalah upaya langsung dari pemerintah untuk serius memberantas kejahatan korporasi atas hutan,” ucap Muhnur Satyahaprabu Advokat WALHI, Kamis (7/5).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas permasalahan tersebut, sebenarnya tidak hanya Nenek Asyani yang menjadi tersangkut hukum. Masih ada 43 warga yang terdiri dari: 7 orang buruh, 26 petani, 1 orang pialang (makelar), 9 sopir, 8 orang swasta, 1 tukang kusen, 1 awak kapal dan warga lainnya.

Oleh sebab itu, dalam konferensi pers tersebut, para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan menyatakan keberatan dengan adanya UU P3H. “Kami menolak keberadaan Lembaga P3H. Sebab, UU P3H itu sendiri sudah bermasalah,” tegas Syahrul Fitra dari Auriga.

“Permasalahan mendasar ada pada Pasal 12 UU P3H. Kami sudah menolak UU ini apa pun alasannya. Sebab, tidak ada korporasi yang terjerat UU ini. Kita meminta pembatalan UU P3H atau Pemerintah kudu mereview kembali UU tersebut,” tambah Andi Muttaqien selaku Koordinator Gugatan MK.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Muhnur dalam kesempatan tersebut, “Kami juga akan melakukan uji materi pasal. Kejahatan korporasi tetap tidak akan tersentuh oleh lembaga khusus,” tutupnya. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here