SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Terkait kasus yang telah memenjarakan Nenek Asyani (63), aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, hari ini menggelar konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, guna mengkritisi kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Nomor 18 Tahun 2013.

Tidak hanya Nenek Asyani, pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas tuduhan pencurian kayu Perhutani masih ada 43 warga yang terdiri dari: 7 orang buruh, 26 petani, 1 orang pialang (makelar), 9 sopir, 8 orang swasta, 1 tukang kusen, 1 awak kapal dan warga lainnya.

“Harusnya, Pemerintah mengkaji lagi UU ini,” ujar Andi Muttaqien selaku Koordinator Gugatan MK, Kamis (7/5).

Tujuan dicetuskannya UU tersebut oleh Pemerintah, agar mengurangi atau katakanlah menyeret korporasi akan penjarahan hutan. Namun ironisnya justru, tidak ada satu pun korporasi yang berhasil dijerat oleh UU P3H ini. Malah sebaliknya, angka kriminalisasi terhadap petani, masyarakat dan individu lainnya kian bertambah, mengingat sebahagian besar Masyarakat Adat tinggal berbatasan atau di dalam kawasan hutan.

“Sudah dipastikan, dengan adanya Lembaga P3H, kriminalisasi terhadap petani dan Masyarakat Adat akan terus bertambah,” tambahnya.

Pun dengan Munhur Satyahaprabu (WALHI) yang mengatakan bahwa memberangus kejahatan korporasi tidak memerlukan lembaga khusus. “Tahun 2013, ada 117 kejahatan korporasi yang telah WALHI laporkan. Sampai saat ini, baru 26 yang diproses dan sisanya nyangkut di pengadilan,” jelasnya. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here