SHARE
Foto: Geo Energi/Gadih

Jakarta, GEO ENERGI – PT. Geo Poetra Perkasa (GPP) menyesalkan diamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas tentang diberhentikannya kerjasama GPP dengan Pertamina secara sepihak.t

“Kami pengusaha swasta yang jelas-jelas merupakan anak bangsa malah tidak dilindungi dan diterlantarkan oleh pemerintah. Kemana semua omongan mereka yang katanya akan melindungi pengusaha swasta?,” ujar Presdir PT. GPP ETS Putera pada konferensi pers di Sari Kuring, Jakarta (6/5).

Pemutusan secara sepihak ini dirasakan oleh GPP sangat tidak adil dan merugikan. Kerugian

Sejak 2009 GPP telah bekerjasama dengan Pertamina dalam pembangunan fasilitas transportasi crude oil dari desa Gayam ke desa Mudi dengan menggunakan pipa 6 inci sepanjang 40 kilomete dengan kapasitas aliran pipa sebesar 22.000-44.000 bph, beserta tangki penyimpanan crude oil yang berkapasitas 100.000 barel. Crude oil merupakan hasil produksi dari blok Cepu di Jawa Timur, yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCP), anak perusahaan Exxon.

Pada 2012, dengan alasan peningkatan lifting Pertamina, GPP diminta kembali untuk membangun pipa kedua dengan kapasitas yang sama oleh Pertamina Cepu. Akan tetapi, setelah pipa kedua selesai dibangun dan siap beroperasi pada tahun 2013 kenyataan malah berkata lain. Pipa kedua sama sekali tidak dialiri crude, malah crude yang dialiri di pipa pertama dikurangi dari yang awalnya 24.000 bph menjadi 16.000 bph. Crude sisanya kemudian dialirkan ke PT. Wahana Universal yang bergerak di bidang pengolahan crude atas persetujuan Kementerian ESDM.

“Akibatnya perusahaan kami merugi hingga US$70 juta karena investasi pembangunan pipa kedua belum membuahkan hasil, malah sama sekalli tidak digunakan,” kata Poetra.

Hal ini dirasa aneh oleh Poetra karena dengan target produksi crude di Cepu April 2015 nanti akan mencapai 80.000 BPOD hingga 215.000 BPOD di awal November 2015, SKK Migas dan Kemeterian ESDM malah mengurangi kapasitas liftingnya hingga 16.000 bph. Sisa crude yang diproduksi nantinya malah akan dilairkan ke pipa minyak dan kapal floating storage offloading (FSO) Gagang Rimang milik Mobil Cepu yang notabene adalah perusahaan asing.

“Kami merasa sebagai anak bangsa yang mau memenuhi kebutuhan pemerintah malah dipersulit dan tidak dianggap. SKK Migas malah berpihak ke asing,” kata Poetra.

Poetra mengaku sudah mengirim surat permohonan untuk kejelasan kontrak perusahaannya kepada Pertamina, SKK Migas dan Kementerian ESDM pada tahun 2014 silam Akan tetapi hanya Pertamina yang merespon, dua lainnya malah mengacuhkan malah cenderung menghindar. April 2015 ini kontrak sudah berakhir, namun kerugian GPP pun masih belum ada solusi.

“Sampai saat ini kam masih mengalirkan crude di pipa pertama, walaupun saya juga tidak tahu siapa yang akan membayar Jadi saat inilah saya pertanyakan keadilan dan bukti konkret janji pemerintah, SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk melindungi investor swasta nasional dalam negeri,” tutup Poetra. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here