SHARE
Foto: geo Energi/Gadih

Jakarta, GEO ENERGI – Ditetapkannya DH sebagai tersangka oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Bereskrim) Mabes Polri atas dugaan pidana korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat oleh PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) merupakan langkah awal bagi pemerintahan Jokowi untuk mengusut babak baru mafia migas.

“Ada dua pelanggaran di kasus tersebut. Pertama, sesuai UU Migas dan PK007 yang seharusnya menjual hasil produksi migas dalam negeri adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menjual, bukan malah BP Migas. Kedua, UU Migas pun bermasalah karena malah membiarkan hasil produksi migas negara tersebut dibiarkan tidak dijual otomatis oleh BUMN, dalam hal ini Pertamina. Padahal jika Pertamina yang menjual, uangnya akan masuk ke pemasukkan ertamina, ujungnya dividen akan dirasakan oleh rakyat. Kalau swasta atau asing yang ditunjuk maka mereka yang mendapatkan untung,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies Marwan Batubara selepas konferensi pers di Sari Kuring, Jakarta (6/5).

Kasus ini menunjukkan bahwa di BP Migas banyak terdapat oknum yang bermasalah. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Marwan jika nantinya SKK Migas diubah menjadi badan usaha milik negara khusus (BUMNK) kasus ini tetap terus berulang, selama masih bermotivasi untuk melanggengkn praktek-praktek seperti saat ini.

“Kondensat itu sendiri merupakan salah satu bahan kimia dalam petrokimia dan memiliki manfaat yang banyak. Sangat disayagkan jika negara malah mengimpor kondensat dari luar. Akan lebih baik jika menggunakan produk dalam negeri atau yang dijual oleh perusahaan yang ditunjuk, karena harganya akan lebih mudah diatur juga keuntungannya masuk ke kas negara. Akan tetapi, jika malah BP Migas yang menjual langsung malah akan menjadi sumber kecurigaan,” ujar Marwan.

Menurut Marwan penetapan tersangka DH pada kasus ini merupakan langkah awal pemerintah untuk mengusut TPPI. Ini dikarenakan TPPI sebenarnya merupakan perusahaan yang bermasalah sejak dinaungi BPPN yang lalu ke PPA. Masalah tersebut belum diselesaikan secara tuntas.

“DH sendiri mungkin baru ebagai operator di lapangan. Sangat mungkin jika ada pemain lain dari SKK Miga, kementerian bahkan bahkan legislatif. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat mengusut seluruh kasus TPPI, bukan hanya masalah kondensat ini saja,” ujar Marwan.

Diketahui sampai saat ini di TPPI terdapat Rp2 triliun milik negara yang merupakan uang BP Migas dan Pertamina yang belum terbayarkaan. Diduga masih akan terungkap kerugian negara lainnya yang didapat dari kasus tersebut. Jika kasus TPPI dapat diusut tuntas dan sudah bersih dari segala tuntutan, TPPI dapat menghasilkan bahan bakar minyak yang nantinya dapat membantu mengurangi impor minyak dan mendukung konsen pemerintah dalam membangun kilang Pertamina.

“Kalu kita membangun kilang mulai lagi dari nol maka akan memakan banyak waktu dan biaya, maka dari itu jika pemanfaatan TPPI bisa optimal maka kita terbantu dalam hal kilang. Karena di TPPI terdapat 60% saham pemerintah,” jelas Marwan, “jadi ini adalah tantangan untuk Jokowi dalam menuntaskan masalah TPPI. Dan semua akan tuntas jika Bereskrim didukung oleh Jokowi. Beliau harus konsisten, jangan malah ada transaksi yang merugikan rakyat.” (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here