SHARE
Foto:lensaindonesia

Jakarta, GEO ENERGI – Sidang perdana mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin mulai digelar hari ini, Kamis (7/5) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat sidang baru dimulai, Fuad sempat meminta izin kepada ketua majelis hakim M Muhlis untuk pergi ke toilet karena sakit prostat.

“Izin ketua, karena saya sakit prostat jadi harus ke kamar kecil setiap 15 menit sekali,” kata Fuad sesaat setelah identitasnya dibacakan hakim.

Fuad yang diketahui berumur 67 tahun itu tak cuma memiliki penyakit kanker postrat. Dia mengaku sakit-sakitan dan kurang pendengaran. “Saya sempoyongan dan kurang mendengar,” tambah Fuad.

Mendengar hal itu, hakim M Muhlis meminta Fuad untuk menyampaikan keinginannya terlebih dahulu apabila nanti di dalam sidang ingin izin ke kamar kecil. Sidang pun berlanjut dengan pembacaan surat dakwaan.

“Nanti kalau bisa saya tahan 30 menit, kalau ada yang terlewat saat pembacaan dakwaan saya boleh interupsi?” tanya Fuad.

Hakim M Muhlis pun mengatakan agar jaksa penuntut umum membacakan secara tuntas surat dakwaan setebal 200 halaman. Nanti Fuad bisa menyampaikan keberatan pada saatnya.

Namun, Fuad tetap bisa menjalankan sidang. “Demi menghormati majelis hakim, Insyaallah bisa,” pungkas dia.

Dalam kasus tersebut, Fuad disangkakan menerima sejumlah uang dari PT Media Karya Sentosa dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang yang diterima Fuad tersebut diduga diterima secara berkala.

Fuad ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kediamanannya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Fuad dijerat dengan tiga dakwaan. Pertama, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan diduga menerima hadiah atau janji terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Kedua, selaku Bupati Bangkalan periode tahun 2003-2008 dan periode 2008-2013 dengan kasus serupa. Ketiga, perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sangkaan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here