SHARE
Foto: okezon

Jakarta, GEO ENERGI – Usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Jero merasa merasa diperlakukan tidak adil atas penahanannya tersebut. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar mau melapaskannya dari jeratan hukum.

“Saya mohon Pak Presiden Jokowi. Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Jero usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/5) malam.

Selain kepada Jokowi, Jero juga meminta kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantunya.

“Pak Wapres, Pak JK, lima tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden keenam. Karena saya diperlakukan seperti ini, saya mohon dibantu,” kata Jero.

Saat akan ditahan, politisi Partai Demokrat ini sempat menolak menandatangani berita acara penahanan karena merasa tidak memenuhi alasan untuk ditahan. Jero pun meminta doa kepada istri, anak-anaknya, dan seluruh kerabatnya di Bali agar ia tabah menjalani hukuman.

KPK menjerat Jero sebagai tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011. Dia dijerat terkait penggunaan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain saat masih menjabat sebagai Menbudpar.

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero senilai Rp 7 miliar. Selain kasus tersebut, Jero juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM tahun 2011-2013, pada 3 September 2014 lalu. Ia diduga memeras untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM).

Ada tiga modus korupsi yang diduga digunakan Jero. Modus-modus itu yakni, menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, dan menganggarkan kegiatan rapat rutin yang ternyata fiktif.

Tindakan itu ia lakukan di duga lantaran DOM di kementerian ESDM lebih kecil ketimbang di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tempat ia pernah bertugas. Jero kemudian dijerat pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here