SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan Agung (Kejagung), sepakat membuat sebuah satuan kerja yang bernama Satgas Antikorupsi.

Satgas yang bersifat ad hoc ini nantinya akan menangani kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Satgas ini bersifat ‘adhoc’. Hanya untuk menangani sebuah kasus secara bersama-sama, sesudah kasus itu diserahkan ke pengadilan maka dianggap selesai dan Satgasnya juga bubar,” papar Ruki ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/5).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Hukum dari Organisasi Advokat Indonesia (OAI) Virza Roy Hizzal menilai pembentukan Satgas ini akan mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu. Jika hal itu terjadi, pembetukan satgas itu justru akan melemahkan kewenangan KPK.

“Saya tidak setuju dengan pembentukan satgas ini. Karena satgas ini akan mudah diintervensi dengan kekuatan lain dan kepentingan pokitik seperti kejahatan “kerah putih” dan kejahatan yang tidak tersentuh,” kata dia ketika dihubungi Geo Energi melalui sambungan telepon selular.

Ia menjelaskan, ketika ada sebuah perkara yang ditangani oleh Satgas ini, maka dikhawatirkan akan lebih didominasi oleh kepolisian atau kejaksaan. “Ketika tiga lembaga ini disatukan, bergaining posisitionnya akan didominasi oleh Polri dan kejaksaan. Padahal KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi,” pungkas Virza. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here