SHARE
Foto: kabar24.bisnis

Jakarta, GEO ENERGI – Mejelis Hakim yang diketuai Artha Theresia menolak semua keberatan dalam eksepsi yang diajukan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Dalam putusan selanya, hakim menilai keberatan Sutan tak berdasar dan pantas ditolak. Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ke agenda pemeriksaan saksi.

“Menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan dari terdakwa sendiri untuk seluruhnya,” kata Hakim Artha saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/4).

Dalam eksepsinya, Sutan bersama kuasa hukumnya menuding KPK telah menjadi alat pihak-pihak tertentu terkait penetapannya sebagai tersangka. Selain itu, politisi Partai Demokrat itu mempersoalkan dua penyidik KPK, yakni Budi Agung Nugroho dan Ambarita Damanik yang sudah diberhentikan dari Polri. Kedua penyidik itu pun dianggap tidak sah atau ilegal terkait penyidikan yang dilakukan terhadapnya.

Seperti diketahui Sutan didakwa menerima gratifikasi dari mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno sebesar USD 140 ribu. Uang itu diberikan untuk mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR terkait pembahasan APBN Perubahan tahun 2013.

Sutan juga diduga menerima uang dari Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat sebagai Kepala SKK Migas sebesar USD 200 ribu. Sutan menganggap duit yang memang diminta untuk THR Komisi VII periode 2009-2014 itu masih kurang.

“Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa anggota Komii VII sebanyak 54 orang sehingga menurut Rudi Rubiandini pemberian uang THR sejumlah USD 200 ribu kemarin sudah diterima tapi masih kurang,” ujar Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/4).

Terungkap bahwa Sutan beberapa kali meminta uang THR ke Rudi Rubiandini. Hingga akhirnya Rudi menggunakan duit USD 200 ribu pemberian dari Kernel Oil Pte Ltd. Duit ini diberikan melalui anggota Fraksi Demokrat Tri Yulianto pada 26 Juli 2013.

Akibat perbuatan itu, politisi Partai Demokrat itu diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here