SHARE
Foto: Geo Energi/Affan

Legian, GEO ENERGI – Pemerintah diharapkan memberikan jaminan untuk harga gas dan perlindungan infrastruktur dalam bisnis LNG.

Beberapa tahun terakhir Indonesia sudah mengusahakan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak dan natural gas menjadi bahan bakar LNG. Dengan penggunaan bahan bakar LNG pemerintah dapat menguurangi pengeluaran biaya, dibandingkan menggunakan bahan bakar migas.

Untuk menarik para pengusaha gas untuk menjalankan usahanya di bidang LNG, BPH Migas akan memberikan beberapa bantuan seperti mempermudah izin usaha, perencanaa pembangunan base line (terminal) LNG di beberapa daerah dan regulasi.

Akan tetapi, masih ada hambatan bagi para pengusaha gas LNG yang mengganjal dalam bisnis LNG. Salah satunya adalah jaminan harga dan perlindungan infrastruktur, terutama mengenai pajak, LNG.

“Untuk saat ini pajak produksi gas memang tinggi. Bahkan untuk ekplorasi yang belum mulai apa-apa sudah tinggi pajaknya,” ujar anggota komite BPH Migas Dr. Qoyum Tjandranegara. Hal ini disebabkan oleh masih belum sepahamnya antar Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

“Pemikiran para ekonom adalah bagaimana mendapatkan keuntungan besok hari, sedangkan bagi insinyur bagaimana mendapatkan keuntungan di lima tahun yang akan datang,” komentar Qoyum pada foru 5th Annual LNG Transport, Handling and Storage di Hotel Padma Resort Legian (23/4).

Qoyum berpendapat rendahnya harga gas di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya permintaan terhadap bahan bakar gas, karena Indonesia masih banyak tergantung dengan bahan bakar minyak. Maka dari itu pemerintah harusnya mengatur regulasi tentang peralihan dari bbm menjadi bbg. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here