SHARE
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan

Jakarta, GEO ENERGI – Pada Kamis 23 April lusa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berencana akan memanggil mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. Bos media Grup Jawa Pos itu akan diminta keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Gardu Induk (GI) PLN.

“Kejati merencanakan akan memanggil Dahlan Iskan pada Kamis (23/4) jam 9 pagi,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo kepada Geo Energi di ruang kerjanya, Selasa (21/4).

Ia menerangkan, Dahlan akan dipanggil sebagai kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran proyek yang menjerat 15 tersangka itu. Apalagi kasus itu terjadi saat Meneg BUMN era Presiden SBY ini menjabat sebagai Dirut PLN.

Pada pemeriksaannya nanti, pihak penyidik Kejati akan “menggarap” Dahlan sampai sejauh mana peranannya dalam proyek GI Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek ini, pihak Kejati DKI Jakarta telah menahan terhadap 10 orang tersangka di Rutan Cipinang, Jakarta sejak 16 April 2015 lalu. Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan, sejak penetapan penahanan. Sementara lima orang tersangka lainnya masih dalam tahap proses penyidikan.

Mereka yang ditahan adalah, FY selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat, SA selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta dan Banten, INS selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

TF selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, Y selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN dan AYS selaku Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN.

Ada juga YRS selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, EP selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, dan ASH selaku pegawai PLN Proring Jateng dan Yogyakarta.

Para tersangka itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here