SHARE
Foto: Affan/Geo Energi

Jakarta, Geo Energi – Pemerintah tengah memfinalisasi draft revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersama DPR setelah dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam draf revisi tersebut, terdapat klausul penghapusan klausul Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dengan demikian pemerintah berencana hendak membubarkan lembaga yang kini dipimpin Andi Noorsaman Sommeng.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratwadja Pudja, pemerintah sedang mengkaji opsi membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus untuk mengurus industri hilir migas nasional, atau mengembalikan kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai regulator sekaligus operator.

“Semua opsi sedang dalam kajian,” tutur Wiratmadja Pudja di Jakarta, kemarin.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji. Menurut dia, draf revisi UU Migas memang tidak mencantumkan kembali keberadaan BPH Migas. Meski begitu, draf revisi belum final dan masih akan dikaji.

“Mau tidak mau kita harus merevisi UU Migas karena dalam perkembangannya industri berubah, sehingga pembubaran (BPH Migas) jadi alternatif,” katanya. [IBA/ST]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here