SHARE
Foto:jurnal123.com

JAKARTA, GEO ENERGI – Pakar Hukum Pidana, M Yahya Harahap berpendapat, sudah seharusnya hakim menolak gugatan praperadilan Sutan Bhatoegana. Peryataannya itu didasarkan pada pasal 82 KUHAP tentang praperadilan.

“Berdasarkan pasal 82 ayat terakhir, praperadilan Sutan otomatis gugur. Jika hakim berpendapat lain sidang praperadilan jalan terus, ya silahkan,” kata Yahya ketika ditemui wartawan di PN Jasel, Rabu (8/4).

Menurutnya, hakim harus berpatokan dan tunduk kepada undang-undang. Boleh saja hakim berpendapat lain. Namun pendapat itu harus disertai dengan argumen hukum.

“Kalau bertolak pada pasal 82 ayat terakhir, persidangan Sutan harus gugur demi hukum. Patokannya hakim harus tunduk pada ketentuan undang-undang. Boleh menyimpang, tapi silahkan memberikan argumentasi kepada kita bahwa terobosan itu harus lebih adil dan manusiawi seperti sudah diatur dalam pasal 82 KUHAP,” jelas Yahya.

Pasal 82 KUHAP huruf (d) menyebutkan “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

Nah, pengacara Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap justru melihat celah dalam pasal 82 tersebut. Dia mengatakan, dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pengadilan negeri. “Dalam pasal itu hanya menyebutkan pengadilan negeri. Sementara Sutan diadili di pengadilan Tipikor. Jadi ini secara subtansi berbeda,” ujar dia.

Soal gugurnya peradilan Sutan juga diutarakan kuasa hukum KPK, Nur Chusniah. Plt Kepala Biro Hukum KPK ini dengan disidangkannya perkara pidana Sutan di Pengadilan Tipikor, secara otomatis sidang praperadilan mantan ketua komisi VII DPR ini gugur demi hukum.

Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim untuk menggugurkan atau tidak sidang praperadilan tersebut.

“Kita nanti akan menyerahkan bukti pelimpahan berkas Sutan ke pengadilan dan penetapan sidangnya. Soal gugur atau tidaknya persidangan praperadilan itu menjadi kewenangan hakim,” kata Chusniah.

Sutan mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima dijadikan tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan dan pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM pada 14 Mei lalu.

Sebelumnya, PN Jaksel sempat menyatakan permohonan Sutan otomatis gugur menyusul digelarnya sidang perkara pidananya di Pengadilan Tipikor.

Ada perbedaan penafsiran antara hakim. Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna yang juga berprofesi sebagai hakim mengatakan, gugatan Sutan telah gugur setelah KPK melimpahkan berkas perkara politisi Partai Demokrat ini ke tahap penuntutan. Namun penafsiran hakim tunggal Asyiadi berbeda dengan pendapat Made Sutrisna. Asyiadi tetap melanjutkan sidang praperadilan Sutan. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here