SHARE
GEDUNG KPK Foto: Hermana/EnergiWORLD

Jakarta, GEO ENERGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai menilai korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan hal ini sudah termaktub dalam undang-undang KPK yang telah lebih maju dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengantisipasinya.

Sehingga adanya penolakan dari kuasa hukum mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo tentang keberadaan dua penyidik KPK yang sudah tidak aktif yakni Ambarita Damanik dan Afief Yulian Miftach yang melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap Suroso sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan.

“UU KPK Pasal 31 sudah lex specialis dari KUHAP. Sehingga dapat disimpangi berdasarkan Pasal 15 UU KPK,” tandas kuasa hukum KPK, Nur Chusniah pada sidang lanjutan praperadilan mantan pejabat Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (7/4).

Perempuan yang menjabat sebagai Biro Hukum KPK ini juga menilai waktu pemberitahuan Suroso sebagai tersangka sudah tepat. KPK justru menduga pengacara Suroso salah menafsirkan makna salah satu pasal di dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

“Dalil pemohon yang menyatakan jangka waktu pemberitahuan penetapan tersangka paling lama satu hari mengada-ada dan tidak berdasar hukum,” kata dia.

Seperti diketahui, Suroso melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan tersangka dan penahanannya. Mantan pejabat Pertamina ini ditahan atas tuduhan menerima suap pengadaan zat tambahan bahan bakar, tetraethyl lead (TEL) Pertamina tahun 2004-2005.

Selain Suroso, KPK juga menetapkan Direktur PT Sugih Interjaya Willy Sebastian Liem sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 2011 dan 2012. Namun, KPK baru menahan mereka pada 24 Februari 2015 atau setelah tiga tahun penetapan tersangka.

Kasus dugaan suap pada pengadaan TEL di Pertamina diduga melibatkan Innospec. PT Soegih Interjaya merupakan mitra kerja Innospec di Indonesia. Perusahaan asal Inggris itu dinyatakan bersalah di pengadilan Southwark, Crown, Ingris pada 26 Maret 2010 sehingga dikenakan denda USD 12,7 juta.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa, sejak 2000 hingga 2005, Innospec melalui PT Soegih Indrajaya menyuap dua mantan pejabat di Indonesia, yakni Suroso dan mantan Dirjen Minyak dan Gas, Rahmat Sudibyo. Suap tersebut dilakukan agar TEL tetap digunakan dalam bensin produksi Pertamina. Padahal, penggunaan bahan bakar bensin bertimbal itu tidak diperbolehkan lagi di Eropa dan Amerika Serikat karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here