SHARE
Foto: Sepy/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Terkait dengan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas beberapa waktu lalu mengenai perlunya penghapusan Bahan Bakar Minyak RON 88 atau jenis Premium, Marwan Batubara, Pengamat Energi mengatakan bahwa hal itu dikarenakan ada oknum-oknum yang memiliki agenda kepentingan pribadi yang menyusup dalam Tim Reformasi sehingga keluarlah rekomendasi demikian. Sedangkan sebagai gantinya, Tim Reformasi mengatakan bahwa ada permainan Mafia Migas di Pertamina. Marwan menyebutkan bahwa selama ini Pertamina seringkali dijadikan kambing hitam untuk menutupi kebusukan penguasa.

Saat itu, ia mengatakan, pihaknya adalah pihak yang paling keras menentang rekomendasi tersebut. Pasalnya, ia menganggap bahwa negara Indonesia dan masyarakatnya adalah negara yang hampir 100% bergantung pada BBM import jenis RON 88 atau premium tersebut. Sehingga sangatlah tidak mungkin jika penghapusan RON 88 itu dilakukan. Karena pastinya akan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat saat ini.

Penghapusan RON 88 saat itu direkomendasikan karena dianggap mengeluarkan biaya yang tinggi dan juga pendistribusiannya yang dinilai tidak jelas oleh Tim Reformasi. Padahal, menurut Marwan, biaya yang besar tersebut dikarenakan biaya impor untuk RON 88 sangat besar. Belum lagi, biaya pengolahan bahan impor tersebut di kilang yang dimiliki Pertamina juga terhitung besar.

“Mahalnya biaya pengilangan di Pertamina itu kan juga bukan salahnya Pertamina 100%. Kenapa Pertamina dikasih untung sangat minim? Kalau untungnya minim dia gak bisa melakukan peremajaan terhadap kilang itu. Nah, demi menjamin ketahanan energi, maka apa boleh buat kita bolehlah mungkin harganya lebih mahal 107 sampai 108% dari harga seharusnya. Tapi dalam Tim Reformasi malah ada yang menyusup supaya RON 88 itu dihapus. Nah, waktu itu disitu kita menolak jangan buru-buru dihapus, tunda dululah, tapi harus ada target. Misalnya dalam dua tahun kilang itu sudah diremajakan agar bisa efisien,” ungkap Marwan selepas acara Energi Kita di Jakarta Pusat, Minggu (05/04).

Masalahnya, komitmen untuk pembangunan dan peremajaan kilang itu dirasa tidak kuat. Sedangkan kewenangan untuk itu berada di tangan Pemerintah, bukan di tangan Pertamina. Bahkan yang sering terjadi semenjak dulu sampai dengan saat ini, ungkap Marwan, Pertamina seringkali dijadikan objek kepentingan politik.

“Misalnya, di harga BBM supaya tidak naik jadi kan harus disubsidi dari APBN. Nah di APBN itu gak ada anggarannya. Disuruh Pertamina nanggung dulu, misalnya BBM untuk kebutuhan Angkatan Laut, juga PLN. Itu puluhan triliun. Itu disuruh ditanggung. Berarti itu melanggar Undang-undang, karena di Undang-undang perusahaan gak boleh rugi untuk menalangi kebutuhan negara. Karena itu, tadi saya bilang soal transparansi, soal menjadikan Pertamina non listed public company itu urusannya bukan cuma untuk orang Pertamina, tapi juga untuk orang di Kemenkeu supaya disiplin, kenapa gak bayar ini? juga untuk presiden kenapa menggunakan Pertamina untuk kepentingan pencitraan?” ujarnya. (YAS)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here