SHARE
Foto: Albert/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Menanggapi pernyataan Kwik Kian Gie yang sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah dan Negara saat ini dalam konsistensinya terkait pengelolaan sektor minyak dan gas bumi cenderung mendobrak konstitusi, Satya W. Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa dengan adanya pernyataan itu, semua pihak harus tetap menjaga apapun penetapan keputusannya harus mengacu pada konstitusi yang berlaku di negara Indonesia.

Seperti misalnya, Satya menjelaskan, Dalam Konstitusi disebutkan bahwa penetapan harga komoditi utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti gas elpiji, Bahan Bakar Minyak (BBM), harus ada campur tangan dari pemerintah agar harga komoditi tersebut tidak dipermainkan oleh harga pasar.

“Maka di dalam menyangkut masalah elpiji dan BBM, harga itu harus diatur oleh Negara. Lalu sekarang malahan Pemerintah kita cenderung mengikuti pasar. Makanya, kita mewanti-wanti Pemerintah kalau mereka menggunakan mekanisme pasar melulu itu tidak boleh oleh Konstitusi. Yang diizinkan itu adalah dia menggunakan pendekatan hampir mirip dengan market ekonomi, tapi ditentukannya tidak sesuai dengan perubahan yang ada di dalam pasar,” papar Satya dalam acara Energi Kita di bilangan Jakarta Pusat, Minggu (05/04).

Maka dari itu, Satya mengatakan, pihak Komisi VII meminta Pemerintah untuk tidak terlalu sering merubah harga BBM. DPR mengusulkan paling cepat Pemerintah bisa merubah harga BBM sebanyak satu kali dalam sebulan. Hal ini mencegah timbulnya gejolak dalam masyarakat yang akan memperburuk keadaan sosial ekonomi masyarakat.

“Makanya kita minta ada periodisasi di dalam penentuan harga BBM. Periodisasinya kita minta paling tidak satu bulan sekali. Nah, walaupun Menko Perekonomian bilang kalau bisa diminimalisir menjadi dua mingguan. Ya kalau terlalu cepat sama saja dengan kita serahkan ke ekonomi pasar. Begitu kita serahkan ekonomi pasar, itu menjadi problem konstitusi. Walaupun pemerintah masih argumentasi lagi bahwasanya solarnya kan disubsidi menggunakan mekanisme subsidi tetap. Sekarang pertanyaannnya adalah, banyak mana pengguna solar dan premium? Kalau kita di konstitusi kita itu berbicara melindungi hajat hidup orang banyak berarti yang harusnya mendapat perlindungan yang banyak kan bukan yang sedikit. Ini disini letaknya sesuatu yang pemerintah harus sadari. Jangan sampai nantinya ada peraturan-peraturan yang malah menabrak konstitusi,” jelasnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here