SHARE
Foto: erteerwe

Jakarta, GEO ENERGI – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu resmi mendaftarkan surat gugatan terhadap pengangkatan sejumlah direksi dan komisaris di beberapa perusahaan BUMN oleh Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Sumarno ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Bidang Humas Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Trisasono mengatakan, gugatan itu terdaftar dengan nomor registrasi 75/G/2015/PTUN Jakarta. Dia menjelaskan bahwa gugatan itu diajukan terkait pelanggaran dalam proses rekrutmen dan pengangkatan sejumlah komisaris BUMN oleh Rini Sumarno.

Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim PTUN untuk mengeluarkan putusan sela, penundaan pengangkatan komisaris-komisaris BUMN yang diangkat oleh Meneg BUMN karena dinilai melanggar peraturan menteri BUMN Nomor per-02/mbu/02/2015, dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Pengangkatan sejumlah direksi dan komisaris oleh Rini Sumarno menyalahi pengelolahan pemerintahan yang didasarkan good governance dan pengelolaan BUMN yang berpegang pada tata kelola yang baik,” kata Trisasono dalam rilisnya yang diterima Geo Energi, Senin (6/4).

Menurutnya, pengangkatan komisaris BUMN haruslah memenuhi syarat materiil dan syarat utama sebagaimana diatur dalam UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Namun peraturan itu dilanggar oleh Rini. Apalagi hal itu diperkuat dengan peryataan Sukardi Rinankit yang mengaku tidak perform dan mampu mengemban amanah sebagai komisaris utama Bank BTN. Mantan relawan Jokowi-JK itu lantas meminta mundur dari jabatan barunya tersebut.

“Pengakuan ini menandakan bahwa pengangkatan Sukardi Rinankit itu tidak pernah melalui proses fit and proper test dan wawancara sebelum diangkat sebagai Komisaris Bank BTN,” kata dia.

Bukti kongkrit lainnya, pengangkatan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PLN, Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, dan Cahaya Dewi Rembulan Sinaga sebagai jajaran Dewan Komisaris PT Bank Mandiri. Mereka semua diketahui tidak menguasai dan mengerti tentang sektor usaha BUMN dimana mereka ditempatkan.

“Diangkatnya Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT PLN sebagai bukti kesalahan fatal dari Meneg BUMN. Chandra masih berstatus tersangka dalan Kasus suap, dan deponering bukan berarti status tersangka Chandra Hamzah hilang begitu saja,” tegas Trisasono. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here