SHARE

Jakarta, GEO ENERGI – Keindahan pantai Pulau Bangka Sulawesi Utara (Sulut) jelas tak kalah memesona dengan pulau yang berada di sebelahnya, Pulau Bunaken. Pulau yang memiliki luas 4.800 hektare dan dihuni sekitar 2.649 jiwa justru saat ini masih bergantung harapan pada putusan PTUN yang di mana berisi gugatan terhadap PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Awalnya ketika kedatangannya sejak tahun 2008 yang perlahan mengusik ketenangan warga serta bertindak sepihak atas kebun dan lahan warga Bangka.

PT MMP merupakan perusahan tambang konsorsium dari China, bernama Empire Resources Ltd, yang justru diberikan izin sejak 2010. Nama PT MMP mendapatkan izin eksplorasi kurang lebih 40.000 kiloton biji besi dari tahun 2011 sampai 2013 dari Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Yang mencakup wilayah Pulau Bangka dan akan menggusur tiga desa yaitu, Desa Lihunu, Libas dan desa Kahuku.

Saat lanjutan persidangan gugatan warga Bangka kemarin di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Jaringan Asosiasi Tambang, JATAM yang mendampingi warga Bangka juga menyatakan kepeduliannya terhadap ekosistem Pulau Bangka dan berharap PTUN dapat melihat kejadian ini secara bijak. “Gugatan di Jakarta sudah 15 kali. PTUN Jakarta harus melihat bahwa warga ini (Bangka Sulawesi Utara) berada di posisi yang benar,” tegas Saji JATAM, Senin (30/3).

Sesuai UU No 27 Tahun 2007 yaitu, Pulau kecil harus dilindungi termasuk dari aktivitas pertambangan dan yang merusak agar tidak hilang itu diperkuat dengan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) atas Judicial Review (JR) UU tersebut tahun 2010 yang diajukan oleh Koalisi Tolak HP3, yang salah satunya menghapus Hak Pengusaan Perarian Pesisir (HP3) khususya pada pulau – pulau kecil. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here