SHARE
Istimewa
Jakarta, GEO ENERGI – Pengacara PT Cladtek BI-Metal Manufacturing, Joao Meco mengungkapkan pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatannya terhadap General Manager PT Wijaya Karya (Wika) Tbk.
“Kita akan banding. Karena pada putusannya, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan kami,” kata Joao kepada Geo Energi, Ahad (29/3).
Dia menyayangkan putusan majelis hakim yang tidak memertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihaknya, terutama keterangan ahli di persidangan, yakni Dr Lintong Oloan Siahaan yang merupakan mantan Ketua PTUN Jakarta.
“Ahli di persidangan mengatakan bahwa gugatan penggugat (Cladtek) masuk dalam kewenangan PTUN bukan Pengadilan Negeri,” katanya.
Menurutnya, amar putusan majelis hakim sangat aneh lantaran hanya mengabulkan eksepsi absolut dari tergugat. Padahal, kata Joao, lolosnya Cladtek dalam proses dismissal itu artinya PTUN menganggap gugatan penggugat masuk dalam ranah hukum PTUN Jakarta.
Sebelumnya pada 3 Maret 2015, PTUN Jakarta menolak gugatan yang dilayangkan PT Cladtek BI-Metal Manufacturing terhadap perusahaan BUMN itu dalam perkara nomor 196/G/2014/PTUN, terkait lelang infrastruktur untuk pembangunan terminal gas di Matindok.
“Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat terhadap general manager PT Wijaya Karya Tbk tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim Nur Akti dalam amar putusannya.
Selain itu, majelis hakim juga menolak permohonan penggugat yang meminta tergugat menunda pelaksanaan proyek tersebut.
Sebaliknya, dalam eksepsi, majelis sependapat dengan tergugat dan menerima eksepsinya. “Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dalam kompetensi absolut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251 ribu,” ujar Nur.
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan, bahwa pengadaan barang atau jasa sudah sesuai prosedur yang berlaku di sektor migas. Majelis juga menyatakan bahwa gugatan Cladtek bukan ranah materi PTUN, tetapi merupakan perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here