SHARE
Instimewa
Jakarta, GEO ENERGI – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menolak rencana pemerintah memberikan izin ekspor bauksit hingga tahun 2017. Dia menilai, kebijakan pemerintah itu melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Kami tolak rencana pemberian izin ekspor bauksit itu,” katanya di Jakarta, Kamis (26/3).
Menurutnya, pemberian izin itu menandakan pemerintah tak konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi mineral sesuai UU Minerba. Kebijakan ini juga dinila Dito, tak pro-rakyat. “Pemerintah harus prorakyat. Jangan propengusaha apalagi asing,” katanya.
Jika pemerintah tidak tegas dan selalu merubah kebijakan hilirisasi dengan relaksasi ekspor, maka akan menghilangkan kepercayaan dunia usaha yang serius membangun smelter.
Dito menjelaskan, bauksit jenis “wash” bukanlah kategori konsentrat. Pasalnya, prosesnya hanya melalui proses pencucian yang sederhana, sehingga belum masuk kategori diolah menjadi konsentrat dan karenanya tidak boleh diekspor.
Dia menambahkan, pemberian izin ekspor bauksit tersebut hanya menguntungkan negara-negara pengimpor bahan mentah mineral tersebut. “Kami jadi mempertanyakan, pemerintah itu mementingkan negaranya sendiri atau negara lain,” katanya.
Soal alasan pengusaha smelter mengalami kesulitan pendanaan, Dito mengemukakan bahwa alasan itu tak bisa diterima. “Pengusaha tentunya sudah menghitung keuntungan membangun ‘smelter’ dari nilai tambah bauksit. Jadi, jangan lagi diberi kelonggaran ekspor,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Nasional Percepatan Pembangunan Smelter Kementerian ESDM Said Didu mengatakan, pemerintah bakal membuka izin ekspor bauksit jenis “wash” dengan pertimbangan sejumlah proyek “smelter” bauksit terhenti akibat kekurangan modal.
Menurut dia, izin ekspor tersebut hanya diberikan sementara agar pembangunan “smelter” bauksit kembali berjalan.
Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang melarang ekspor mineral mentah sejak awal 2014.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, progres pembangunan 5-6 “smelter” bauksit masih di bawah 30 persen. Pemerintah memperkirakan proyek “smelter” bauksit baru selesai setelah 2017. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here