SHARE
Istimewa
Jakarta, GEO ENERGI – Para pengacara yang menamakan diri Tim Pengacara Gerakan Trisakti dan Nawacita menggugatan surat izin ekspor PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Pada persidangan lanjutannya Majelis Hakim belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, melainkan baru tahap proses penelitian terhadap gugatan yang masuk ke PTUN (dismissial) oleh Ketua Pengadilan.
“Jadi pada persidangan kali ini hakim belum memeriksa materi pokok perkara, melainkan melakukan tahap dismissial,” kata kuasa hukum Trisakti dan Nawacita, Habiburokhman kepada Geo Energi, Selasa (24/3).
Pada gugatannya, gerakan ini memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perpanjangan surat izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat selama 6 bulan yang diberikan pemerintah Jokowi kepada Freeport berdasarkan nota kesepakatan yang ditanda tangani pada awal Februari 2015.
“Kita meminta majelis hakim memutuskan selama persidangan berlangsung PT Freeport dilarang melakukan kegiatan penambangan dan eksport konsentrat,” tegas Habib.
Dia menjelaskan, gugatan ini didasarkan pada UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Pada perundangan itu mengamanatkan bahwa setiap perusahaan tambang diharuskan membangun smelter dalam jangka 4 tahun sejak UU Minerba tersebut disahkan.
“Tapi yang terjadi pada Freeport justru pemerintah mengizin perpanjangan waktu pembangunan smelter, pemberian izin ekspor hasil tambang tanpa melalui proses pemurnian,” jelas Habib.
Atas dasar itulah, dia menuding Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU Minerba. “Selain itu Jokowi juga telah  mengkhianati cita cita Trisakti dan Nawacita dengan perpanjangan kontrak dan diskriminasi terhadap perusahaan tambang national,” pungkas dia. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here