SHARE
Foto: Albert/Geo Energi

JAKARTA, GEO ENERGI – Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebagai langkah tidak tepat. Dikatakannya, HET seharusnya dipahami sebagai harga akhir dan berlaku pada konsumen akhir.

 “Penetapan HET ini telah secara tegas diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG. Aturan itu harusnya menjadi acuan,” kata Sofyano usai diskusi bertajuk Menelisik Permasalahan LPG 3 Kg di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (23/3).

 Dia menambahkan, penetapan HET bisa diatur oleh tiga lembaga, yakni Kementerian ESDM, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah. Sofyano juga meminta kepada pemerintah harus melakukan evaluasi secara terus menerus, agar ketidakseragaman harga elpiji bisa teratasi.

“Seharusnya pemerintah mengevaluasi supaya harga bisa seragam se-Indonesia. Soal pricing, harus ada evaluasi terus menerus, bagaimana subsidi ini bisa tepat sasaran,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini.

Dia menemukan fakta bahwa masyarakat harus membayar elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET). Faktor kenaikan itu salah satunya dipicu oleh besarnya ongkos angkut. “Ongkos angkut untuk radius di atas 60 km dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dipermasalahkan oleh para agen elpiji 3 kg,” ujarnya.

Hal itulah yang menyebabkan masyarakat tidak pernah membeli gas elpiji 3 kg sesuai HET seperti yang ditetapkan pemerintah.  “Seharusnya HET dipahami sebagai harga yang sama seperti yang berlaku pada harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU,” ujarnya. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here