SHARE
fiskal.co.id
fiskal.co.id
                                                                                                                                                                         fiskal.co.id

Jakarta, GEO ENERGI – Revisi UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi molor lagi. Pasalnya dalam pengajuan draf ke Badan Legislasi tidak diperbolehkan menggunakan draf dari DPR periode sebelumnya, sehingga harus membuat usulan draf mulai dari nol lagi.

Pembahasan yang sudah dilakukan cukup panjang oleh DPR periode 2009-2014 tersebut tidak menghasilkan apapun. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya Yudha menyesalkan karena pembahasan itu mentok diBadan Legislasi dan tidak dapat dilanjutkan ke Paripurna DPR.

“Kita tidak boleh pakai warisan anggota DPR yang lama, harus mulai dari nol,” kata Satya dalam acara diskusi bertema Revisi UU Minyak dan Gas Bumi (17/3).

DPR mengusulkan Kementerian ESDM untuk bersama-sama mempersiapkan draf revisi. DPR nantinya akan memutuskan akan menggunakan draf dari DPR atau Kementerian ESDM. Satya menjajikan pembahasan UU Migas akan dilakukan secepatnya karena telah masuk dalam program legislasi nasional.

Salah satu poin yang menjadi perhatian Satya dalam UU Migas adalah adanya paradigma kontrak dengan kontraktor. Selama ini yang terjadi adalah kontrak dengan KKKS tidak akan terpengaruh kendatipun peraturan di Indonesia berubah-ubah sampai kontrak tersebut selesai . Kontrak menjadi kebal terhadap undang-undang.

“UU Migas yang baru sebaiknya menggunakan asas lex generalis. Secara otomatis akan memaksa kontrak-kontrak lama mengikuti perubahan UU. Akan tetapi pastinya ditentang oleh pelaku industri,” tutupnya. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here