SHARE
Blok Mahakam (ilustrasi)
skalanews
                                                                                                                                                                     skalanews

Jakarta, GEO ENERGI – Pemerintan dinilai belum bisa bersikap tegas menentukan sikap terkait pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya pada 31 Maret 2017. Padahal sebelumnya pemerintah sudah berjanji akan membuat keputusan pada Februari 2015 setelah Pertamina mengajukan proposal.

“Kita jadi ragu dengan komitmen pemerintah untuk mendukung dan membesarkan perusahaan milik bangsa sendiri. Jangan-jangan peryataan itu hanya sandiwara kerena ada tekanan untuk tetap memberi saham kepada  Total dan Inpex,” singgung Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam diskusi “Begal di Blok Mahakam” di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).
Informasi yang beredar, komposisi pemilikan saham Blok Mahakam sejak 1 April 2015 adalah 51 persen Pertamina, 30 persen Total dan 19 persen Daerah. “Komposisi pemilikan saham tersebut telah diberitakan oleh sejumlah media cetak dan elektronik. Tapi, tanpa didukung dokumen penetapan pemerintah, tentu saja berita tersebut tidak perlu dipercaya,” sebut Marwan.
Lambatnya keputusan dari pemerintah bisa saja membenarkan berita tentang komposisi saham tersebut memang benar adanya. “IRESS meyakini adanya oknum-oknum partai, penguasa dan pengusaha berprilaku sebagai begal yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kontrak Mahakam,” terang Marwan.
Para begal tersebut, lanjut dia, bekerja untuk asing dan pengusaha swasta dalam rangka berburu rente, guna memperoleh kesempatan bisnis, mendapat dukungan politik, dan lain-lain. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here