SHARE

tambang-minyak-tengah-lautJakarta, GEO ENERGI – Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara menyakini adanya “begal” dalam proses pengambil keputusan kontrak Blok Mahakam. Dia menuding adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah, dan pengusaha yang melakukan intervensi tersebut.

Menurutnya, tiga kolaborator yang disebutnya sebagai ‘begal’ Blok Mahakam itu bekerja untuk asing dan pengusaha swasta dengan cara menyebar kebohongan dan mengkampanyekan kelemahan Pertamina.
“Para begal ini memburu rente dan memperoleh kesempatan bisnis melalui jalur politik. Untuk mencapai tujuan para begal itu mengintervensi keputusan, menunggangi daerah, menyebar kebohongan, mengkampanyekan kelemahan Pertamina, dan lain-lain,” kata Marwan dalam diskusi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).
Dikatakannya, Blok Mahakam yang akan habis kontraknya pada 31 Maret 2017 itu harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Apalagi, sambung Marwan, pemerintah pernah menjanjikan untuk membuat keputusan pada Februari 2015, segera setelah Pertamina mengajukan proposal pengelolaan blok yang terletak di Kalimantan Timur itu.
“Kondisi ini menjadi menjadi tanda tanya dibenak rakyat. Mengapa keputusan yang seharusnya gampang menjadi sulit dan lama diputuskan,” pungkas Marwan.
Sebelumnya, lanjut Marwan, pemerintah sudah menyatakan akan menyerahkan 100 persen Blok Mahakam kepada Pertamina. Namun, sampai sekarang pernyataan itu belum juga dibuktikan dengan penerbitan keputusan, baik oleh Menteri ESDM atau Presiden.
“Jangan-jangan pernyataan tersebut hanya “sandiwara”, karena adanya tekanan atau niat oknum-oknum tertentu untuk tetap memberi saham kepada Total dan Inpex,” sindir Marwan. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here