SHARE
Istimewa

TokenJakarta, GEO ENERGI – Kalangan parlemen meminta kepada pemerintah jangan asal menaikan harga tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan itu harusnya mendapat persetujuan dari DPR dan diumumkan kepada masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian mengataka, setiap kebijakan kenaikan TDL terlebih dahulu harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR.

“Kalau mau lakukan penyesuaian harus dikasih tahu ke publik. Kalau premium sudah ada skemanya kalau ada kenaikan di pasar global otomatis naik, tapi TDL belum ada (skemanya). Belum ada keputusan tegas. Perlu dilakukan soal pembahasan tarif listrik,” kata Ramson dalam diskusi “Energi Kita” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Ahad (15/3).

Politisi Partai Gerindra ini juga mengimbau kepada pemerintah agar setiap kebijakan kenaikan tarif dasar listrik harus dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat. Di mana setiap penyesuaian tarif listrik ada pemberitahuan.

“Pengumuman ini kan bisa lewat media sosial, seperti twitter, FB, dsb. Jadi publik juga harus diberitahukan soal kebijakan ini,” pungkasnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus menetapkan skema penyesuaian tarif listrik seperti skema yang diterapkan dalam menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) berdasarkan arahan pemerintah menunda kenaikan tarif listrik terhadap dua golongan pelanggan yang sedianya sudah diterapkan tanggal 1 Januari 2015 dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum pulih dari dampak kenaikan harga BMM dan elpiji 12 Kg.

Dengan penundaan itu, maka pelanggan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA masih memakai tarif subsidi sebesar Rp 1.352 per kWh dari yang seharusnya kedua golongan tersebut sudah dikenakan tarif non subsidi pada Januari 2015 yang ditetapkan PLN lebih tinggi sebesar Rp 1.496,05 per kWh. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here