SHARE
Yas
Yas
                                                                                                                                                                                            Yas

Jakarta, GEO ENERGI – Terkait dengan penggabungan yang dilakukan di dalam tubuh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan DPR lewat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menyikapi hal tersebut, Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) bersama dengan perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan Konferensi Pers yang bertajuk “Menyikapi Perubahan Kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta RPJMN 2015 – 2019 Terutama yang Berkaitan dengan Upaya Mengatasi Perubahan Iklim” setelah sebelumnya mengadakan workshop dengan tema yang sama selama dua hari berturut-turut.
KM DKN menyoroti tiga isu utama dalam pembahasannya terkait tema tersebut, yakni Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Tenure dan Resolusi Konflik, serta Perubahan Iklim. Ketiganya diambil menjadi sorotan utama karena hal-hal tersebut yang dianggap paling bersentuhan langsng dengan kehidupan masyarakat adat/lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. DKN menyebutkan bahwa penggabungan di tubuh Kementerian LHK harus dapat berjalan dengan efektif, tanpa terhambat permasalahan teknis akibat dari penggabungan.
Political will dari Kementerian LHK belum berujung pada aksi nyata. Terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, namun untuk implementasi di lapangan masih belum terlihat,” tegas Andreas Lagimpu selaku Anggota Presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi dalam Konferensi Pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Menyoroti isu perhutanan sosial, KM DKN menanggap bahwa skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh Negara seringkali dianggap ideal dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, padahal kenyataannya di lapangan, Indonesia yang beragam suku dan budaya juga menjadikan model keberagaman pula dalam skema pengelolaan hutan.
Rustam, salah satu Konstituen KM DKN Regio Sumatera mengatakan bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam kebijakan yang ada. Misalnya, inkonsistensi kebijakan tata ruang dan penegakan hukum.
“Agenda Nawacita yang didorong oleh Presiden Jokowi akan mengalami kegagalan, akrena lahan pertanian beralihfungsi menjadi areal industri seperti pertambangan, pembangunan pabrik, konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit dan lain-lain. Jika seperti ini, maka hanya semangatnya saja yang nawacita, tetapi implementasinya terintervensi oleh pasar dan dinamika politik global,” tandasnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here