SHARE
foblog.psikomedia.
foblog.psikomedia.
                                                                                                                                                                                   foblog.psikomedia

Jakarta, GEO ENERGI – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) terhadap PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) bisa berdampal serius bagi Indonesia.

“Seharusnya, Pertamina bisa menjadi perusahaan internasional, namun terganggu dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai negara kita bangkrut! Ini tidak main-main. Hakim harus sensitif melihatnya,” kata Hikmahanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Dia melihat, pengadilan negeri memang tidak memiliki kewenangan menangani kasus ini. Apalagi, yang digugat sebenarnya bukan perbuatan melawan hukum (PMH), namun sudah tertera pada perjanjian kesepakatan, yakni masalah wanprestasi. “Hakim peradilan umum sebenarnya tidak
berwenang menangani,” katanya.

Mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga menilai terjadinya pelanggaran atas undang-undang Arbitrase atas kasus ini sangat sangat menyedihkan dan mencoreng muka Indonesia di dunia internasional. “Pelanggaran ini juga berpotensi mengganggu iklim investasi,” katanya.

Di sisi lain, Benjamin dengan tegas menyatakan, tak habis pikir mengapa masih ada hakim peradilan umum yang menangani perkara arbitrase. Padahal, selain perundang-undangan sudah terang-benderang, yurisprudensi untuk masalah ini juga teramat banyak. “Hakim jangan pura-pura tidak tahu. UU kan sudah jelas melarang mereka menangani sengketa, yang seharusnya ditangani badan arbitrase,” katanya.

Begitupun Benjamin yakin, meski pengadilan negeri mengabulkan sebagian permohonan, namun pada tingkat yang lebih tinggi, baik banding maupun kasasi, putusan itu akan dimentahkan. “Saya yakin, 99,99 persen bahwa keputusan pengadilan negeri akan dibatalkan. Alasannya sudah jelas,
karena memang bertentangan dengan UU Arbitrase,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sengketa itu terjadi terkait kontrak kerja sama di bidang hulu migas di wilayah kerja Raja Tempirai yang dioperasikan oleh joint operating body (PSC-JOB).

Namun belakangan, Golden Spike mengajukan gugatan ke PN Jakpus dengan meminta ganti rugi kepada anak perusahaan PT Pertamina (Persero) atas kegiatan sole risk yang totalnya mencapai sebesar 599 juta dolar AS. Hingga akhirnya, pengadilan mengabulkan gugatan tersebut.

“Apabila gugatan yang telah dikabulkan PN Jakarta Pusat itu terus dikuatkan sampai tingkat akhir (Mahkamah Agung), maka hal tersebut akan sangat merugikan PHE RT yang sekaligus juga akan merugikan negara karena PHE RT adalah anak perusahaan BUMN,” jelas Senior Manager Legal PHE, Supriyadi sembari menambahkan, bahwa saat ini, tingkat banding perkara tersebut masih berjalan di PT DKI Jakarta. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here