SHARE
Istimewa

pertaminaJAKARTA, GEO ENERGI – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dituding telah melanggar undang-undang terkait sengketa hukum antara PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) dan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT).

“Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berwenang mengadili gugatan itu. Karena sengketa itu merupakan kewenangan arbitrase bukan kewenangan pengadilan,” tegas Senior Manager Legal PHE, Supriyadi dalam diskusi publik bertajuk, Stop! Pelanggaran UU Arbitrase, yang
diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/3).

Supriyadi menjelaskan, sengketa hukum yang terjadi antara GSEI dan perusahaan anak PT Pertamina (Persero) itu seharusnya diselesaikan melalui jalur arbitrase. “Putusan pengadilan telah melanggar
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase,” tegas dia.

Dijelaskannya, upaya GSEI yang menggugat PHE RT ke pengadilan sangat jelas melanggar UU Nomor 30/1999, terutama Pasal 3 dan 11. Karena, di dalam kontrak kerja sama tersebut (PSC), disebutkan, jika terjadi sengketa apapun harus diselesaikan arbitrase pada International Chamber of Commerce (ICC).

“Apabila gugatan yang telah dikabulkan PN Jakarta Pusat itu terus dikuatkan sampai tingkat akhir (Mahkamah Agung), maka hal tersebut akan sangat merugikan PHE RT yang sekaligus juga akan merugikan negara karena PHE RT adalah anak perusahaan BUMN,” lanjutnya sembari menambahkan, bahwa saat ini, tingkat banding perkara tersebut masih berjalan di PT DKI Jakarta.

Seperti disampaikan Supriyadi, sengketa ini terjadi terkait kontrak kerja sama di bidang hulu migas di wilayah kerja Raja Tempirai yang dioperasikan oleh joint operating body (PSC-JOB).

Namun belakangan, Golden Spike mengajukan gugatan ke PN Jakpus dengan meminta ganti rugi atas kegiatan sole risk. Periode yang diklaim GSEI sebagai sole risk adalah sejak ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (PSC) yaitu pada 6 Juli 1989 sampai dengan Juli 2001.

Namun sesuai perjanjian itu, kata Supriyadi, masa tersebut adalah masa eksplorasi dimana sesuai PSC JOB, GSEI wajib menanggung sendiri seluruh biaya eksplorasi dan pengeboran dan PHE RT mengembalikan biaya eksplorasi yang menjadi porsi kewajibannya setelah tercapainya produksi komersial dari porsi bagian produksi PHE RT.

“Kegiatan sole risk yang didalilkan GSEI dalam gugatannya sebenarnya tidak pernah terjadi dan sangat mengada-ada, karena GSEI mengklaim biaya eksplorasi dan pengeboran yang dikeluarkan GSEI pada masa eksplorasi dimana biaya tersebut menjadi kewajiban GSEI seluruhnya,” kata Supriyadi.

Adapun biaya eksplorasi dan pengeboran ditambah denda sole risk sebesar 299 juta dollar AS ditambah kerugian immaterial sebesar 300 juta dollar AS, sehingga total klaim dalam gugatan GSEI terhadap PHE RT yaitu sebesar USD 599 juta dolar AS. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here