SHARE
Yas
Yas
                                                                                                                                                                                         Yas

Jakarta, GEO ENERGI – Dalam Konferensi Pers yang diadakan Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) terkait dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang masing-masingnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan khsusunya konflik yang terjadi di  area hutan adat dan hutan negara yang makin membingungkan banyak pihak.

Salah satunya seperti yang terjadi pada Masyarakat Adat Sumba, Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Komunitas masyarakat adat yang ada di Pulau Sumba sedang dihadapkan dengan kasus pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan perusahaan tambang PT. Pati Resource merupakan awal dari mimpi buruk masyarakat adat Sumba. Perusahan yang sebelumnya mengatakan baru dalam tahap eksplorasi tersebut nyatanya hampir setiap hari justru melakukan aktivitas eksploitasi di areal tambang emas tersebut.

“Awalnya bilang kalau masih dalam konsep eksplorasi. Tapi dalam tataran masyarakat kami tahu jelas itu sudah masuk ke aktifitas eksploitasi. Karena hampir tiap hari mereka datang itu mengambil material-material emas itu dengan menggunakan kontainer-kontainer besar,” papar Apolos, salah satu Konstituen DKN Regio Bali dan Nusa Tenggara pada GEO ENERGI seusai acara Konferensi Pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

PT. Pati Resource melakukan kegiatan tersebut di tiga pegunungan yang merupakan kawasan hutan lindung dan daerah tangkapan air sekaligus merupakan kawasan hutan yang berfungsi hidrologis karena sumber air bersalah dari ketiga pegunungan tersebut. Ketiga pegunungan tersebut antara lain, Wanggameti di Kecamatan Paberuai Kabupaten Sumba Timur, Tana Daru di Kecamatan Umburatunggai Kabupaten Sumba Tengah dan Yawilla di Kecamatan Wejewa Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan adanya kegiatan tersebut, tambah Apolos, maka masyarakat adat Sumba akan dihadapkan dengan berbagai ancaman mulai dari kekeringan, kehilangan lahan pertanian dan peternakan serta merebaknya berbagai penyakit. Melihat hal itu, masyarakat adat Sumba berkali-kali melakukan pencegahan dengan menggugat perizinan dari perusahaan tersebut dengan meminta pemerintah daerah untuk mencabut izin tersebut. Akan tetapi setiap kali hal itu dilakukan, pemerintah daerah seakan-akan saling melempar tanggungjawab untuk penyelesaian hal tersebut.

“PT. Pati itukan bekerjasama dengan pemerintah. Tapi ketika kita lakukan prosedur untuk mencegah dan mendesak pencabutan izin tambang tersebut, Bupati tunjuk Gubernur, Gubernur tunjuk Kementerian, jadi mereka saling lempar. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya berwenang dalam hal pencabutan izin ini,” ujarnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here