SHARE
Istimewa

CilamayaJakarta, GEO ENERGI – Jokowi diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah kajian lembaga asing terkait rencananya pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Studies (Iress) yang mantan anggota DPD RI Marwan Batubara. Karena, menurut pengalaman pribadi Marwan, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang banyak membiayai proyek nasional memiliki agenda dan siasat tertentu. “Di depannya manis, memberikan loan atau hibah atau bantuan gratis dan melakukan kajian. Belakangnya ada berbagai perusahaan multinasional yang mengambil untung lebih tinggi ketimbang kita lakukan sendiri melalui konsorsium,” ujar Marwan dalam diskusi “Pelabuhan Cilamaya untuk Siapa?” di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Apalagi, tambahnya, pemerintah melalui Bappenas, misalnya, tidak pernah mengawal dan melakukan supervisi atas kajian JICA. “Apalagi kalau ternyata ada yang disuap. Sebaiknya Jokowi mengambil alih melakukan kajian komprehensif dan melibatkan kekuatan sendiri dari tenaga kampus kita yang selama ini tidak mendapat kesempatan,” tutur Marwan.

Ia pun meminta proyek dengan lintas sektor dan kepentingan seperti Pelabuhan Cilamaya seharusnya melibatkan lebih dari satu menteri koordinator. “Dalam hal ini Menteri Koordinator Maritim, Menko Perekonomian, bahkan presiden sekalian perlu bicara,” katanya.

Sementara itu, dalam diskusi itu juga, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya melanggar Peraturan Daerah Nomor 2/2013 tentang Tata Ruang Kabupaten Karawang. Selain perda, pembangunan itu juga tak sesuai dengan Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan yang diterbitkan pada penghujung pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. “Dalam perda itu, pasal 5 menyebutkan prioritas di Karawang, khususnya Kecamatan Tempuran, adalah peningkatan kawasan pertanian. Pasal 38: Kecamatan Tempuran bagian dari kawasan budi daya perikanan. Tidak ada untuk pelabuhan,” ujar Riza.

Akan halnya Undang-Undang Kelautan, katanya, selain fungsi strategis untuk kepentingan energi dan pertahanan, laut juga berfungsi melindungi sumber daya lingkungan dengan melibatkan kearifan lokal. “Dalam RPJMN 2015-2019 juga Cilamaya tidak termasuk dari 24 pelabuhan yang menyokong program tol laut Jokowi,” tuturnya.

Menurut Riza, seharusnya pemerintah berorientasi ke pengembangan potensi kelautan. Karena, ada sekitar tujuh ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya secara langsung terhadap potensi perikanan pesisir Karawang. Keputusan membangun pelabuhan itu akan berdampak kurang baik terhadap kesejahteraan nelayan. “Dipersiapkannya kapal-kapal besar dan banyaknya terumbu karang mengindikasikan sektor perikanan di sana yang menggairahkan,” kata Riza.

Lebaih baik pemerintah membangun industrialisasi hasil perikanan. Saat ini, lanjut Riza, ikan tangkapan dijual lebih banyak dalam bentuk tanpa olahan. “Lebih baik coldstoragedibenahi, latih warga untuk bikin ikan olahan,” ujarnya. (Tom/Pur/GE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here