SHARE
satelitnews.co
satelitnews.co
                                                                                                                                                                       satelitnews.co

Jakarta, GEO ENERGI – Kejaksaan Agung menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna membahas berbagai kasus yang sedang ditanganinya, termasuk PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mengungkapkan, rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya termasuk membahas sita eksekusi Chevron Indonesia. “Tadi dibicarakan dirapat, tadi sudah rapat membahas itu (eksekusi),” katanya di saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3).

Pada kasus proyek bioremediasi senalai 270 juta dolar AS ini, Kejakgung tak  menyetuh unsur pemerintah‎ dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan BP Migas yang saat ini berubah menjadi SKK Migas. “Tungglah proses berikutnya, tunggu saat yang terbaik,” tegasnya.

Widyo juga belum dapat memastikan kapan penyelidikan unsur pemerintah dimulai lantaran dalam kasus ini masih ada satu tersangka yang hingga kini masih buron, yakni Alexia Tirtawidjaja. Sementara enam tersangka lainnya telah divonis bersalah. “Semua yang terkait akan dimintai pertanggung jawabannya,” janji dia.

Hingga saat ini penyelidikan terhadap unsur pemerintah masih dipertanyakan, setelah enam tersangka dari unsur swasta divonis bersalah oleh pengadilan. Apalagi tim penyidik menemukan adanya sample TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang teryata tidak bisa diuji lantaran tiada alat pengujinya. Namun, justru KLH tetap merekomendasikan ke BP Migas untuk tetap membayar proyek yang bersifat cost recovery.

Dalam putusannya Mahkamah Agung (MA) memvonis terdakwa Bachtiar Abdul Fatah, Ricksy, dan Herland Bin Ompo dengan kurangan penjara 6 tahun dan mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 100 miliar.

Sedangkan tiga lainnya dalam proses kasasi, yakni Endah Rumbiyanti, Kukuh Kertasafari dan Widodo.

‎Perkara Bachtiar telah berkekuatan hukum tetap setelah kasasinya ditolak MA pada Oktober 2014.  Bachtiar sendiri ditersangkakan Kejagung pada 2012 bersama dua kontraktor bioremediasi yakni, Ricksy Prematuri selaku Dirut PT Green Planet Indonesia, dan Direktur PT Sumigita Jaya Herlan bin Ompo kemudian, empat pihak dari unsur PT Chevron yakni, Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, dan Alexia Tirtawidjaja

Pada awal Februari lalu, MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan memperberat hukuman terdakwa Ricksy. MA membatalkan putusan PT dan menyatakan kembali kepada putusan Pengadilan Tipikor dengan menjatuhkan pidana 5 tahun penjara. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang meringankan hukuman terdakwa menjadi tiga tahun.

Di Pengadilan Tipikor, Ricksy yang merupakan Direktur PT Green Planet Indonesia, salah satu perusahaan kontraktor bioremediasi, divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun dalam kasus yang dinilai merugikan negara Rp100 miliar. Chevron sendiri mengaku proyek ini masih sepenuhnya dibiayai Chevron dan tak menggunakan sepeserpun uang negara.

Selain Ricksy, MA juga telah memutus sidang kasasi atas terdakwa Herland bin Ompo, Direktur PT Sumigita Jaya, pada April 2014. Herland dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda ratusan juta rupiah, dan diwajibkan membayar yang pengganti kerugian negara sebesar USD 6,9 juta. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here