SHARE
Albert
Albert
                                                                                                                                                                                  Albert

Jakarta, GEO ENERGI – Anggota legislator mempertanyakan rencana pemerintah yang akan merubah status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam mempertanyakan wacana tersebut karena selama ini, SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah yang mengatur dan mengawasi sektor hulu Migas nasional.

“Bukankah selama ini lembaga itu berperan sebagai regulator, bukan pemain di bisnis Hulu Migas kita?. Jadi Aneh, kalau SKK Migas jadi BUMN khusus,” kata politisi, anggota Kamisi VII Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) keteranngan persnya yang diterima oleh wartawan, Senin (9/3).

Syaikhul yang juga anggota Panja Migas Komisi VII DPR menilai seharunya penngelolaan industri hulu migas dalam negeri lebih tepat dikelola oleh BUMN yang sudah ada, yaitu Pertamina. Dengan memberikan peran yang lebih luas lagi, lanjut Syaikhul, Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang mengkaji perubahan status SKK Migas menjadi BUMN khusus. Usul ini pertama kali diwacanakan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri yang merekomendasikan SKK Migas diubah menjadi sebuah BUMN dibanding tetap menjadi lembaga sendiri. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here