SHARE
sumatra miner (1)Palembang, GEO ENERGI – Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi daerah yang baru No.23/2014 yang disahkan Oktober 2014 lalu dianggap menyulitkan para pengusaha tambang yang sudah memiliki kontrak semenjak sebelum peraturan itu disahkan.
Supriyatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan bahwa hal itu akan selalu menjadi issu panas diantara pengusaha tambang sampai dengan 3 tahun mendatang.
Pasalnya, dalam peraturan baru tersebut disebutkan bahwa Bupati yang selama ini memiliki otoritas penuh mengenai kontrak pertambangan kini tidak lagi memiliki otoritas tersebut. Otoritas tersebut telah dipindahtangankan pada pemerintah provinsi secara mendadak. Para pengusaha tidak diberikan waktu untuk transisi penyesuaian pada peraturan baru tersebut.
“Saya telah mendengar hal itu dari 3 perusahaan. Mereka memiliki permasalahan karena perizinan mereka telah expired di November. Mereka pergi ke daerah dan pihak pemerintah daerah mengatakan mereka tidak lagi memiliki otoritas apapun. Kemudian mereka pergi ke kantor gubernur, tapi ternyata mereka belum siap untuk melayani perusahaan tambang. Itu kan menimbulkan masalah karena kita harus memberhentikan dulu produksi karena izinnya expired,” paparnya.
Hal ini, tambah Supriyatna, berakibat pada ketidakjelasan peraturan dan aspek legal dan berpotensi untuk mengbangkrutkan usaha tambang.
“Kalau begini berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru karena aspek legalnya tidak jelas. Dan lebih parah lagi dapat membangkrutkan para pelaku usaha karena perizinan yang expired,” tegasnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here