SHARE

Jskk-migasakarta, GEO ENERGI – ‎Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, memberikan rekomendasi baru kepada pemerintah untuk menjadikan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menjadi lembaga sendiri.

Faisal mengungkapkan, untuk mendukung pembentukan itu, perlu adanya revisi Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 tahun 2011. Agar seluruh proses pengusahaan potensi migas nasional dapat sepenuhnya dikelola oleh SKK Migas.

” Sehingga kalau ada dispute, jadi aset negara tidak dibekukan. Tapi dia punya aset, untuk dia bisa keluarkan global bonds untuk mempercepat eksplorasi, mempercepat pembangunan kilang,” ucap Faisal pada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Selain itu, pembentukan SKK Migas ke perusahaan pelat merah akan membirikan angin segar. Seperti, potensi migas di dalam negeri tidak dimonetisasi, SKK Migas juga mampu mendapat pinjaman dari perbankan.

” Perusahaan minyak aja yang cuma punya 5 persen saja bisa keliling cari pinjaman ke bank. Masa yang 85 persen enggak bisa. Jadi betul-betul usaha,” ucapnya.

Faisal menambahkan, meski nantinya SKK Migas di jadikan perusahaan pelat merah, tak berarti SKK Migas digabung bersama Pertamina. ” Kami cenderung untuk menjadikannya BUMN Khusus. Semua opsi terbuka, tapi harus ada yang positifnya besar dan negatifnya kecil,” tutupnya. (REZ)

foto: jokowinomics.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here