SHARE
ilustrasi

Kilang minyakJakarta, GEO ENERGI – Mantan Wakil Direktur utama PT Pertamina (Persero) Mustiko Saleh mengusulkan agar lembaga SKK Migas dimasukan ke dalam revisi Undang-undang Migas terkait perubahan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kejahteraan rakyat.

“Kalo di unbundling itu kan menjadi tidak maksimal dalam kemampuan memperoleh sebesar-besarnya keuntungan buat negara,” ujar Mustiko di gedung DPR,Jakarta, Rabu (4/3).

Harus diketahui Pertamina telah memiliki aset yang begitu luas di lapangan migas. Sedangkan SKK Migas selama ini hanya sebagai pengendali pengawasan dan belum berpengalaman mengelola migas.

“Selama ini dia (SKK Migas) hanya sebagai pengendali pengawasan, dia tidak pernah berpengalaman mengelola lapangan migas sendiri. Jadi sulit efektifitas, hal itu menjadi berbeda kalo SKK Migas sebagai BUMN,” tutur Mustiko.

Meskipun kini pemerintah menyerahkan pada SKK Migas untuk penandatanganan perjanjian kontrak kerjasama, tetapi sayangnya menurut Mustiko, pemerintah hanya memberikan kuasa pertambangan pada badan usaha yang lain.

“Makanya terhadap putusan MK terhadap uu No.22/2001 menjadi sulit. Kami dulu punya MPS (management produk sharing)Pertamina apply kepada pemerintah,” ucap Mustiko.

Oleh karena lanjut dia, untuk memperoleh kuasa pertambangan itu hanya terbatas, dan tidak semuanya bisa ditunjuk oleh pemerintah. Apalagi tugas utama dari SKK Migas itu adalah hanya untuk menyelenggarakan kedaulatan negara. (RBW)

foto: midukaritonang.wordpress.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here