SHARE

skk-migas1Jakarta, GEO ENERGI – Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan, kementeriannya sangat berharap banyak masukan dari masyarakat terkait perubahan status SKK Migas menjadi BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil keputusan setelah mendengar berbagai masukan.

Dia menambahkan, ada lima kriteria yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pertama, secara politik dan sosial kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima. Kedua, secara ekonomi dan bisnis kebijakan yang dikeluarkan harus menguntungkan.

“Pertimbangan ketiga, secara hukum kebijakan yang dikeluarkan harus legal. Ini yang paling susah. Makanya landasan hukum yang baik diharapkan,” imbuh Said di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Adapun yang menjadi pertimbangan keempat, Said menyebutkan, secara birokrasi kebijakan yang dikeluarkan bisa dikerjakan. Terakhir, secara internasional kebijakan yang dikeluarkan bisa dimaklumi.

Dia mengatakan, saat ini revisi Undang-undang No.2 tahun 2001 tentang Migas telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Aspek kelembagaan konstitusional dalam pengelolaan migas nasional menjadi salah satu yang nantinya akan diatur dalam UU Migas.

“Saat ini tinggal dua pilihannya. Pertama, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) digabung dengan PT Pertamina (Persero). Kedua, SKK Migas bisa menjadi BUMN Khusus, sedangkan Pertamina tetap menjadi operator,” pungkas Said. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here