SHARE

SKK migas1Jakarta, GEO ENERGI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah tak terburu-buru merubah status Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Parlemen meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu terkait perubahab status tersebut.

“MK (Mahkamah Kosntitusi) aja minta kajian. Terus sekarang tiba-tiba BUMN sudah ada BUMN khusus (Pertamina). Itu namanya mendahului. Itu sama saja kaya belum lahir sudah nentuin. Kalau menurut saya tidak baik,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Wardika kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, pada rapat kerja yang lalu DPR sudah meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan kajian terhadap perubahan status tersebut.

“Mending dikaji dululah. Hasil kajiannya baru kita bahas. Pokoknya mintalah kajinnya. Kita nih terlalu banyak direpotkan oleh sesuatu yang ujug-ujug (terburu-buru). Gini begitu ganti ganti lah, itulah yang bikin kacau,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan sinyal tentang usulan perubahan status SKK Migas menjadi BMUN.

Menurutnya, perubahan itu masuk akal, karena lembaga independen tersebut sebaiknya memang dikelola oleh badan usaha. “Itu kan memang dealing dengan komunitas bisnis. Jadi sebaiknya yang mengelola memang adalah badan usaha. Jadi secara konsep sudah selaras dengan apa yang kita pikirkan,” ucap Sudirman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3) kemarin.

Menurutnya, keputusan mengenai perubahan wajah tersebut akan selesai bulan ini. “Ke mana arahnya sedang kita kaji (SKK Migas). Mungkin dalam bulan Maret ini akan final,” sambungnya.

Dirinya pun juga sedang mempertimbangkan pandangan untuk melebur SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero). “Kita lagi timbang (SKK Migas dilebur ke Pertamina), dan sebaiknya memang badan usaha khusus itu sesuatu yang layak kita dalami,” pungkas Sudirman.

Sekedar informasi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) merekomendasikan perubahan wajah dari SKK Migas, dari sebelumnya berbentuk lembaga sendiri, menjadi BUMN Khusus. Rekomendasi ini diajukan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-undang (UU) Migas Nomor 22 tahun 2001. (RBW)

foto:waspada.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here