SHARE
Pertambangan PT Freeport Indonesia (ilustrasi).

freeport-indonesia-reach-preliminary-deal-over-copper-exports-www.mining.comJAKARTA, GEO ENERGI – Gugatan permohonan pembatalan perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat yang diberikan pemerintah Jokowi kepada PT Freeport Indonesia perkaranya mulai di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Gugatan citizen lawsuit yang diajukan elemen masyarakat yang menamakan Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita, terdiri dari FX Arief Poyuono ,Haris Rusly ,Iwan Sumule, dan Kisman Latumakulita.

Pada gugatannya, gerakan ini memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat selama 6 bulan yang diberikan pemerintah Jokowi kepada Freeport berdasarkan nota kesepakatan yang ditanda tangani pada awal Februari 2015.

“Pada isi gugatan kita juga meminta dalam putusan selanya nanti majelis hakim memvonis secara serta merta, yaitu selama persidangan berlangsung PT Freeport dilarang melakukan kegiatan penambangan dan eksport consentrat,” tegas kuasa hukum penggugat Habiburokhman didampingi Arief Poyouno di PN Jakpus.

Habib menjelaskan, dasar gugatan yang dilayangkan ini didasarkan pada UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dima setiap perusahaan tambang diharuskan membangun smelter dalam jangka 4 tahun sejak UU Minerba tersebut disahkan.

“Tapu yang terjadi pada Freeport justru pemerintah mengizin perpanjangan waktu pembangunan smelter, pemberian izin ekspor hasil tambang tanpa melalui proses pemurnian,” jelas Habib.

Atas dasar itulah, dia menuding Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU Minerba. “Selain itu Jokowi juga telah mengkhianati cita cita Trisakti dan Nawacita dengan perpanjangan kontrak dan diskriminasi terhadap perusahaan tambang national,” jelas dia.

Selain mengajukan gugatan ke PN Japus, gerakan ini juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor 39/G/2015/PTUN- JKT, pada 2 Maret 2015. Pada gugatannya, penggugat memohon agar pengadilan TUN membatalkan surat izin perpanjangan Freeport tersebut. (RBW)

foto : www.mining.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here