SHARE
Salah satu area pertambangan PT Freeport Indonesia.

freeport1Jakarta, GEO ENERGI – Kuasa hukum Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita, Habiburokhman menuding PT Freeport Indonesia telah memakai jasa pengacara illegal sebagai kuasa hukum pada persidangan gugatan pembatalan izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Masa ada kuasa hukum yang mengaku mendapatkan kuasanya secara lisan dari Freeport. Kami menilai ini kuasa hukum illegal,” kata Habib dalam persidangan perdana gugatan citizen lawsuit di PN Jakspus, Selasa (3/3).

Habib menyesalkan, tindakan Freeport yang menunjuk pengacara tanpa dibekali surat kuasa. “Pada sidang ini semakin  jelas Freeport bukanlah perusahaan yang patut pada hukum Indonesia dan tidak professional,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Tim Advokasi Gerakan Pembela Trisakti Dan NawaCita, Arief Poyuono mengatakan, ketidakhadiran Jokowi selaku pihak tergugat II atau kuasa hukumnya menunjukan bahwa presiden telah memberikan contoh yang tidak baik dan sama saja merendahkan lembaga peradilan.

“Kalau dia presiden rakyat, harusnya dia hadir di persidangan. Kepada Jokowi kalau dia mematuhi hukum tunjukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yg melanggar nawacita dan kedaulatan ekonomi kita,” tegas Arief.

Sebelumnya, Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita menggugat  perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat yang diberikan pemerintah Jokowi kepada PT Freeport Indonesia.

Gugatan citizen lawsuit yang diajukan elemen masyarakat ini diwakili  FX Arief Poyuono ,Haris Rusly ,Iwan Sumule, dan Kisman Latumakulita.

Pada gugatannya, gerakan ini memohon  kepada pengadilan untuk membatalkan perpanjangan izin itu berdasarkan nota kesepakatan yang ditanda tangani pada awal Februari 2015.

Presiden Jokowi dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU Minerba. Selain itu Jokowi juga telah mengkhianati cita cita Trisakti dan Nawacita dengan perpanjangan kontrak tersebut.

Selain mengajukan gugatan ke PN Japus, gerakan ini juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  dengan nomor 39/G/2015/PTUN- JKT, pada 2 Maret 2015. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here