SHARE

Diskusi IJTI di bakul kopiJakarta, GEO ENERGI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memaparkan persoalan krusial soal lambannya pembangunan proyek pembangkit listrik di Indonesia, tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PT PLN (Persero). Setidaknya ada beberapa pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik.

“Membangun listrik itu tidak cukup dengan (dibebani) PLN dan kementerian ESDM, karena ini persoalan negara. Kita tak bisa menanggung PLN secara keseluruhan. Karena pembangunan itu melibatkan stake holder lainnya,” kata Sudirman dalam diskusi “Energi Kita” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Ahad (1/3).

Dia menyebutkan adanya beberapa hambatan dalam proses pembangunan pembangkit listrik. Setidaknya ada 8 persoalan dari mulai pembebasan lahan sampai masalah perizinan.

“Pertama adalah masalah pembebasan lahan. Masalah ini menjadi masalah klasik hampir disetiap pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Kedua terkait masalah negoisasi harga dan pembiayaan dari pembangkit listrik terkait batasan harga dengan Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.

“Masalah penunjukan IPP menjadi persoalan ketiga,” sambung Sudirman.

Masalah keempat adalah terkait masalah pengurusan perizinan yang melibatkan mulai dari pemerintah pusat, sampai pemerintah daerah. “Masalah ini telah diselesaikan melalui program Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal),” sebutnya.

Ia menambahkan, persoalan kelima adalah jaminan pemerintah kepada para investor agar memiliki keyakinan terhadap proyek listrik yang digarapnya.

Keenam terkait dengan pengawasan. Untuk masalah ini, Sudirman mengatakan, pemerintah akan membentuk project management officer sebagai pengawas proyek pembangkit listrik dari awal sampai akhir.

“Ketujuh masalah koordinasi lintas sektoral, dan masalah terakhir adalah permasalahan hukum yang disebabkan kriminalisasi,” jelas Sudirman. (RBW)

foto:Nurisman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here