SHARE

Jakarta, GEO ENERGI– Belum lama ini, muncul wacana perubahan bentuk kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi badan usaha. Dan saat ini sudah ada empat opsi mengenai perubahan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, mantan Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, konsep SKK Migas untuk dijadikan BUMN khusus dinilainya belum komprehensif. Meskipun begitu, dia juga tidak menyetujui kalau fungsi sebagai regulator dikembalikan kepada Pertamina.

“Pertamina kan tidak berkembang pada waktu itu karena mengurusi asing. Begitu dipisah, Pertamina jadi besar. Evolusi itu harus ke depan,” ujarnya, dalam acara bedah buku “Migas The Untold Story” yang di gelar di Unika Atma Jaya, Rabu (25/2).

Menurutnya, kondisi politik global dan nasional akan menjadi penentu kelembagaan SKK Migas ke depannya. Pembentukan struktur kelembagaan dinilainya tidak terlepas dari perebutan kekuasaan.

R Priyono Tidak Sepaham PSC Dirubah Menjadi Royalty &Tax

Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau yang dikenal dengan Tim Antimafia Migas tengah membahas sejumlah opsi mengenai wacana perubahan kontrak bagi hasil (production sharing contract) dalam pengusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi.

Opsi yang mengemuka antara lain mengubah PSC menjadi pajak dan royalti. Namun, bekas Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) yang kini bernama SKK Migas, R. Priyono tak sepaham dengan usulan Tim Antimafia Migas mengenai perubahan PSC menjadi royalty & tax dengan menghapus cost recovery. Ia menilai penggunaan instrumen pajak terlalu mengedepankan kepentingan KKKS dan memunculkan sistem kapitalis.

“Kalau kita pinter, cost recovery bisa jadi pendamping APBN agar bisa dibelanjakan di dalam negeri dan menggerakan roda perekonomian kita. Satu sektor saja bisa menghasilkan Rp 200 triliun,” ujarnya.

Berangkat dari hak itu, ia pun tak sepaham dengan wacana perubahan konsep PSC. “Loh cost recovery kan impact dari investasi. Siapa yang mau investasi tapi tidak dibayar costnya. Itu kan suatu hal yang alamiah,” tandasnya.

Harus Ada Pembagian Kewenangan dari SKK Migas

Karena dianggap terlalu besar memeiliki kewenangan, struktur kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah dikaji oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM).

Menurut anggota Tim Reformasi, Fahmy Radhi, kewenangan SKK Migas saat ini begitu besar karena mencakup kewenangan sebagai regulator, pengawas, dan kewenangan di bisnis. “Harus ada pembagian kewenangan dari SKK Migas. Regulasi ya diserahkan kembali ke Kementerian ESDM, tapi untuk bisnis entity dalam bentuk BUMN, apakah BUMN khusus atau BUMN sendiri,” katatanya.

BUMN khusus itu, usul Fahmy, akan menjadi perwakilan negara yang kemudian berhubungan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan konsep itu, hubungan antara SKK Migas dan KKKS menjadi business to business. Namun, usulan tersebut dikatakan Fahmy masih belum disepakati oleh Tim sehingga waktu pengajuan kepada Menteri ESDM masih belum ditargetkan.

Cost Recovery, Pintu Masuk Bagi Mafia Migas

Sejumlah opsi mengenai wacana perubahan kontrak bagi hasil (production sharing contract) dalam pengusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi tengah di bahas oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau yang dikenal dengan Tim Antimafia Migas.

Opsi yang mengemuka antara lain mempertahankan konsep production sharing contract (PSC) yang sudah ada, mengubah PSC menjadi pajak dan royalti, atau menerapkan service contract  sebagai alternatif.

“Sebenarnya ada beberapa opsi yang muncul. Pertama, tetap mempertahankan konsep sekarang yang menggunakan skema PSC, tapi ada juga yang mengusulkan agar konsep PSC diubah menjadi royalty and tax dengan mempertimbangkan sejumlah aturan (turunan) dan tidak bisa digeneralisir. (Ketiga) ada juga yang mengusulkan bentuknya service contract,” ujar.

Fahmy mengungkapkan dua usulan terakhir muncul karena mempertimbangkan keberadaan cost recovery yang dinilai menjadi pintu masuk bagi para mafia migas untuk meraup keutungan.

Cost recovery merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar pemerintah ke kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) atas biaya investasi yang dikeluarkan perusahaan pada saat kegiatan eksplorasi dan produksi migas.

Menurut Fahmy, banyak pihak menganggap cost recovery yang dilaporkan KKKS ke pemerintah kerap dimanipulasi demi memperoleh tambahan keuntungan. Karenanya, Fahmy mengusulkan agar keberadaan cost recovery ditinjau ulang.

Lemahnya Tata Kelola Migas Jadi Celah Para Mafia

Mafia migas memeang sudah menjadi momok yang terus menghantui sektor industri ini. Tak peduli siapa yang berkuasa, lingkaran setan di industri migas ini tak pernah hilang.

Tidak jelasnya tata kelola migas selama ini di Indonesia, rupanya menjadi salah satu bagi para mafia migas untuk meraup keuntungan sebesarbesarnya. “Mafia migas ini adalah para pemburu rente yang memanfaatkan lemahnya tata kelola migas selama ini dan juga mereka coba untuk memanfaatkan kedekatan mereka dengan para pengambil keputusan di industri migas,” tan dasFahmy

Untuk itu menurut Fahmy, Tim Antimafia Migas terus mencari cara untuk mempersempit celah bagi para mafia untuk masuk ke dalam industri migas ini. (DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here