SHARE

Jakarta, GEO ENERGI– Ada prestasi yang cukup membanggakan yang pernah di catat oleh Indonesia di Industri permigasan dunia. Namun sayang, prestasi ini seolah terlupakan seiring dibubarkannya BP Migas.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh AM Putut Prabantoro dalam acara bedah buku “Migas The Untold Story” yang di gelar di Unika Atma Jaya, Rabu (25/2). Menurutnya, jika mengacu pada hasil survei Wood Mackenzie, pada 2005 Indonesia berada di peringkat 24 dari sekian ratus negara yang paling banyak menyerap manfaat dari pengelolaan migas. Lewat kinerja yang dilakukan oleh BP Migas, kemudian pada 2012 posisi Indonesia meningkat lagi menjadi peringkat 5.

“Saat itu semua pengelolaan dilakukan BP Migas, jadi mananya yang membuat Indonesia liberal. Bahkan saat BP Migas ada perusahaan asing susah sekali masuk ke Indonesia. Tapi, justru fakta-fakta seperti inilah yang tidak muncul dalam keputusan MK sehingga menganggap BP Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan membubarkannya,” ungkap Putut.
Industri Migas Sarat Keputusan Politik

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak hal pelik di dunia permigasan Indonesia. Bahkan hampir diseluruh dunia, sektor industri yang satu ini sangat kental dengan kepentingan politik. Bagaimana dengan Industri permigasan di Indonesia?

Tak jauh berbeda dengan negara lain, sektor yang satu ini dikenal sebagai sektor industri yang menjadi bancakan bagi dunia per politikan di Indonesia.

Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) R Priyono t mengakui, ketika dirinya menjabat sebagai Kepala BP Migas sebelum lembaga ini dibubarkan 13 November 2012, setiap keputusan di sektor migas, 80% didasarkan atas dasar politik. Sisanya baru hanya berdasarkan keputusan bisnis.

“Sektor migas ini tidak bisa lepas dari unsur politik, bahkan sebagian besar keputusannya atau hampir 80% berdasarkan pada keputusan politik, sisanya 20% baru berdasarkan bisnis,” ungkapnya.

Namun sayang, Priyono tidak membeberkan secara gamblang keputusan apa saja yang diambil atas dasar pertimbangan politik, saat dirinya menjabat sebagai Kepala BP Migas.

Politisasi Migas Munculkan Tudingan Mafia

Sektor migas di Indonesia maupun di dunia sekalipun, dianggap dikuasasi oleh mafia migas. Entah benar apa tidak, tudingan ini kerap muncul pada sektor industri ini.

Priyono mengakui, karena keputusan sebagian besar atas dasar politik, maka tidak mengherankan sektor migas erat dengan tudingan adanya mafia. Namun diakui, selama ini setiap keputusan apa pun di migas sebagian besar diambil berdasarkan pertimbangan politik.

Dia mencontohkan, bahwa harga minyak yang saat ini turun drastis US$ 50 per barel, semua lebih dikarenakan adanya permainan mafia. Dimana ada yang mengatakan dengan harga minyak seperti saat ini banyak proyek migas yang tutup, karena tidak menguntungkan.

“Ini bukan hanya perperangan antara Amerika Serikat versus Rusia semata. Ada pihak yang tidak ingin Afrika berkembang, karena saat ini cadangan minyak di Afrika juga sangat besar. Dengan harga minyak seperti ini proyek migas di Afrika banyak yang tutup,” ujarnya.

BP Migas Bukan Pro Asing

Isu yang mengatakan bahwa BP Migas adalah sebuah lembaga yang lebih mementingkan kepentingan asing ketimbang kepentingan nasional, disinyalir sebagai salah satu faktor dibubarkannya lembaga tersebut pada 2012 lalu.

Namun, hal tersebut dibantah  Priyono. “Saya tidak ingin mengoreksi lagi soal putusan MK. Tapi saya menanggapi bahwa diinformasikan jika BP Migas itu pro asing. Padahal suatu jurnal profesional McKenzie mengatakan bahwa pada 2008 BP Migas ini sudah banyak membuat kebijakan yang menyulitkan asing,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, pada tahun 2008 itu juga Indonesia berada di posisi nomor 24 dunia sebagai negara yang diuntungkan oleh industri migasnya. Lalu pada tahun 2012, Indonesia menjadi nomor lima negara yang diuntungkan dari industri migasnya. (DSU)

foto:nls.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here