SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Dalam menegakan hukum terkait lingkungan dan pertambangan, pemerintah di harapkan berperan lebih aktif lagi. Hal ini disampaikan dalam diskusi tertutup bertajuk ‘mplementasi dan implikasi Permen LHK no 97 tahun 2014 terhadap industri pertambangan dan perkebunan’ di Jakarta pagi tadi (18/2).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Supriatna Suhala mengatakan bahwa permasalahan paling utama di Indonesia saat ini adalah longgarnya law enforcement yang diterapkan dalam sektor pertambangan dan lingkungan. Indonesia dianggap masih terbelakang dalam hal pengawasan, jika dibandingkan negara Asia lainnya yang terus memonitoring situs pertambangan dan perkebunan selama 24 jam. Bahkan negara seperti Cina sudah lama melakukan pengawasan melalui monitoring satelit.

“Pengusaha batu bara itu ada saja yang nakal. Makanya pemerintah harus lebih pintar dari mereka. Harus di tongkrongin setiap hari. Untuk mengawasi jumlah yang keluar.” Ujar Supriatna.

Selain itu pakar hukum lingkungan Universitas Tarumanegara, Deni Bram menambahkan bahwa negara sebenarnya memiliki hak untuk melakukan kontrol penuh. Untuk itu ia menghimbau agar mekanisme investasi di suatu negara jangan sampai bersifat one way traffic seperti di Indonesia.

“Ketika hukum privat bertabrakan dengan hukum publik maka hukum publik harusnya yang paling kita utamakan,” papar Deni. (FAT)

Foto:apbi-icma.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here