SHARE

Jakarta, GEO ENERGI – Rencana pemerintah meminta pengusaha tambang yang memegang kontrak karya (KK) penghasil tembaga untuk membuat konsorsium pembangunan pabrik pemurnian konsentrat (smelter) secara bersama-sama atau patungan. Dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Mining Energy Studies (IMES) Erwin Usman merupakan tindakan yang sangat terlambat.

” Itu tindakan yang sangat terlambat!. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlalu banyak mengulur-ulur waktu (buying time) mengikuti kehendak korporasi pemegang KK,” ujar Erwin Usman saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Erwin melanjutkan, jika pemerintah konsisten dengan perintah undang-undang (UU) Minerba No.4/2009, semestinya upaya-upaya tersebut sudah dilakukan intensif sejak tahun 2010-2013, dan tahun 2014-2015 masuk tahapan penegakan hukum.

” Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kemudian, sepanjang perusahaan tambang baik pemegang KK, PKP2B, IUP maupun IUPR tidak melaksanakan proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, pemerintah wajib tegas, izin ekspor bijih mineralnya tidak diperbolehkan,” katanya.

Menurutnya gagasan ditjen minerba untuk memberi keringanan pada ketiga perusahaan pemegang KK tersebut, merupakan sebuah komedi yang memiliki motif.

” Merupaka komedi yang tidak lucu. Patut dipertanyakan motifnya,” tutup Erwin. (REZ)

Foto: Nurisman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here