SHARE

Jakarta, GEO ENERGI – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tony Wardoyo dan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin. Sabtu, 14/2/2015 melakukan kunjungan ke Timika Papua. 

Kunjungan itu merupakan rencana pemerintah untuk mendukung Pemerintah Kabupaten (PEMDA) Timika dalam membangun packing plant cement. 

Saat Geo Energi menanyakan kepada salah satu tim Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ESDM tentang siapa saja media yang diikutsertakan untuk meliput, tim Humas mengaku harus mengecek terlebih dahulu. 

“Saya cek dulu ya mas. Karena kepastiannya itu last minutes,” tulisnya melalui pesan singkat kepada Geo Energi, Jumat (14/2/2015) pukul 15:10 WIB. 

Tak berhenti sampai disitu, Kami dari Geo Energi kembali berusaha menanyakan siapa saja media yang diikutsertakan, salah satu humas kembali membalas pesan singkat dengan jawaba tidak tau. 

“Saya gak tahu mas, karena yang diajak tidak semua dibagi-bagi,”jawabnya. 

Maksud dibagi-bagi dan tidak tahu adalah jawaban yang absurd bagi lembaga sekelas Kementerian ESDM dan itu jawaban absurd dari Humas yang mestinya bisa terbuka meskipun harus pakai bahasa hiperbola. 

Dari sumber kami di Timika terpantau bahwa memang hanya beberapa jurnalis media tertentu, tak tahu maksudnya akpa kok di zaman serba terbuka dibuat hirarki bagi media yang ingin meliput.

Sumber GEO ENERGI bahkan mendapat informasi lain yang subtansi bahwa Menteri ESDM gelar rapat tertutup di Hotel Rimba Papua milik Freepport yang dihadiri yang dihadiri pejabat Pemda dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tony Wardoyo anggota Dewan Dapil Papua namun Minus Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.

Sumber kami menyampaikan bahwa di sumber jika Kementeri (ESDM) nampaknya memilih media, namun lupa bahwa ada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan kini sudah berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi public. Nah loh apakah Humas ESDM tahu ini, dan kenapa tidak terbuka soal informasi yang sebenarnya. Jika saja ini dibiarkan Humas telah membuak preseden buruk informasi soal Freeport. (REZ/AME/GE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here